Mempertanyakan Ketelanjangan Keterbukaan Informasi

BOJONEGORO – Bertempat di kantor Bojonegoro Institute, Tim Open Goverment Indonesia (OGI) melakukan diskusi kelompok terfokus dengan organisasi masyarakat sipil di Bojonegoro, Rabu (3/12/2015).

Hadir dalam diskusi tersebut, IDFoS, Aliansi Jurnalis Independen, InSpektra, KPI Bojonegoro, BI, PMII dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, yang diwakili Kabid Jarkom Dinas Kominfo, DJoko Suharmanto.

Acara yang dimulai pukul 14.00 WIB tersebut merupakan lanjutan kunjungan OGI di Bojonegoro dalam rangka monitoring open goverment, beberapa waktu yang lalu.

Direktur Aparatur Negara Bappenas, yang hadir dalam acara itu, Raden Siliwanti mengungkapkan, monitoring tersebut dalam rangka untuk mengajak Pemkab Bojonegoro bergabung dalam rencana aksi nasional OGI tahun 2016 dan 2017.

“FGD dengan SKPD ini untuk menyeimbangkan data yang kami peroleh dalam FGD dengan CSO (Civil Society Organization) juga,” terangnya.

Dalam open geverment ini, ada beberapa isu yang dijadikan pertanyaan. Yakni, pelayanan publik, transparansi anggaran, penegakan hukum, lingkungan hidup dan sumber daya alam, parlemen, pembangunan desa dan tata kelola data.

IDFoS

Diskusi terkait keterbukaan informasi publik di kantor BI

Berbagai masukan disampaikan oleh anggota organisasi masyarakat sipil pada diskusi tersebut. Seperti masalah memperoleh data, partisipasi semu di musyawarah desa, sulitnya memperoleh informasi satu SKPD, dan belum adanya sistem yang baik tentang tata kelola data di Bojonegoro.

Salah satu peserta diskusi mempertanyakan ketelanjangan informasi yang diungkapkan oleh salah satu SKPD. Menurut dia, Bojonegoro informasi sudah tidak terbuka lagi, namun sudah telanjang.

Namun, pernyataan itu ditanggapi oleh salah satu peserta diskusi. Bahwa, sistem informasi yang telah dibuat hingga kini belum menjangkau masyarakat kelas menengah ke bawah serta masyarakat pinggiran.

Aktivis organisasi ekstra kampus PMII tersebut juga menyarankan agar sistem keterbukaan informasi yang diterapkan pemerintah lebih bisa dijangkau oleh masyarakat seperti memperbanyak sosialisasi-sosialisasi di wilayah desa. (iwd/yok)

Sebarkan...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

IDFoS Indonesia © 2016 Frontier Theme
%d blogger menyukai ini: