8 Catatan Rencana Aksi OGP Bojonegoro

BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tengah serius berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan partisipatif. Hal tersebut diperlihatkan dengan terus aktifnya pemkab dalam mengawal pelaksanaan Open Government Partnership (OG) di kota ledre.Pemkab Bojonegoro terus mengevaluasi penyelenggaraan OGP yang telah mengantarkan Bojonegoro menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang tergabung dalam komitment internasional untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka, akuntable, dan inovatif tersebut.

Buktinya, pada Kamis (28/7/2016), diselenggarakan rapat koordinasi untuk mengevaluasi implementasi OGP dan membahas rencana lanjutannya. Acara bertempat di ruang pertemuan gedung baru Pemkab Bojonegoro lantai 7. Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Bupati Bojonegoro Suyoto.

Pria nomor satu di Bojonegoro tersebut mengawali rapat dengan memberikan paparan tentang konsepsi OGP kepada seluruh peserta rakor, yang terdiri dari pimpinan SKPD, pimpinan badan usaha milik daerah, dan perwakilan CSO.

Menurut bupati, upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka di Bojonegoro perlu dilakukan self assestment. Ini untuk mengetahui bagaimana proses yang telah berjalan.

“Mana-mana yang sudah sesuai dengan standart OGP dan mana yang belum. Terhadap yang sudah perlu dipertahankan, dan yang belum perlu di skill up atau ditingkatkan, dan yang sudah meningkat, perlu dilakukan ekstensifikasi untuk mencapai jangauan yang luas,”papar Bupati Bojonegoro tersebut

Selain memberikan paparan tentang OGP, Suyoto juga meminta peserta rapat pada siang itu untuk mengevaluasi bagaimana pelaksanaan OGP sejauh ini, dengan memberikan masukan.

Salah satu masukan dari perwakilan CS adalah menekankan agar pelaksanaan OGP didorong untuk dilaksanakan di tingkat desa. Salah satunya adalah membuka informasi terkait penggunaan anggaran di desa dengan menggunakan media yang lebih mudah dibaca oleh masyarakat.

Di akhir rapat koordinasi,

Bupati Suyoto menyampaikan 8 poin langkah implementasi OGP di Bojonegoro, level kabupaten, SKPD dan pemerintah desa. Delapan poin tersebut adalah Pemahaman konsep OGP dan mekanisme kerjanya, membuat action plan, masing-masing institusi membuat dewan pengarah, memahami mekanisme dan lakukan self assesment untuk menilai kekurangan.

Kemudian, membuat mekanisme untuk konsultasi, membuat working group, membuat skenario, strategi dan taktik untuk memastikan poin 1-6 berjalan, dan segera eksekusi aksi nyata pada poin 1-7 terwujud. (iwd/yok)

 

Sebarkan...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

IDFoS Indonesia © 2016 Frontier Theme
%d blogger menyukai ini: