Tag: Pengajar Sekolah Desa

Minimalisir Potensi Korupsi DD dengan Transparansi dan Akuntabilitas

  BOJONEGORO – Sekolah Desa yang diselenggarakan Institute Development of Society (IDFoS) Indonesia pada Sabtu (11/02/2017) lalu menghadirkan narasumber dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Johnson R. Ginting dan Hariyanto. Keduanya menyampaikan materi tentang Anti Korupsi.

Masyarakat Berhak Mengawasi Pembangunan

  BOJONEGORO – Sejumlah narasumber berkelas dan berkompeten dihadirkan IDFoS Indonesia dalam Sekolah Desa Angkatan III yang dilaksanakan pada (12/02/2017) lalu. Salah satunya adalah narasumber dari Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ), Teodora Yuni Shah Putri SH., MH. Putri, sapaan akrabnya, membawakan materi tentang Transparansi dan Akuntabilitas Kegiatan Desa.

Masyarakat Desa Berhak Berpartisipasi dalam Pembangunan Desa

  BOJONEGORO – Indonesia memiliki 74.754 desa. Jawa Timur merupakan provinsi kedua dengan jumlah desa terbanyak, 7.724. Dan mendapatkan Rp 46,9 Triliun dana desa yang ditransfer ke seluruh desa. Ditambah dengan ADD yang diambil dari APBD setiap Kabupaten serta dengan dana hibah dan bansos yang masuk ke desa.

Penganggaran Tanpa Perencanaan Adalah Pemborosan

BOJONEGORO – Berlimpahnya alokasi anggaran untuk dana desa harus dibarengi dengan kesadaran melihat manfaat apa yang bisa diperoleh dari anggaran tersebut. Untuk itu, desa harus mempunyai perencanaan. Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat aturan bagaimana cara desa bisa melaksanakan pembangunan.

C=D+M-A: Ketertutupan Mendekatkan pada Korupsi

  BOJONEGORO – Sekolah Desa yang diselenggarakan Institute Development of Society (IDFoS) Indonesia pada Sabtu (11/02/2017) lalu menghadirkan narasumber dari TII (Transparency International Indonesia), Wawan Heru Suyatmiko tentang Keterbukaan Informasi Desa.

IDFoS Indonesia © 2016 Frontier Theme