Komisi C Support Perbaikan Pelayanan Kesehatan

Keynote speaker kedua dalam menyampaikan paparanya terkait pelayanan kesehatan.

 

BOJONEGORO – Diskusi Reboan yang dilaksanakan IDFoS Indonesia pada Kamis (03/08/2017) dengan tema “Memastikan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Bojonegoro” berlangsung dengan lancar.

Hadir sebagai keynote speaker kedua yaitu Ketua Komisi C Bojonegoro, Sally Aryasasmi. Sally mengatakan, forum ini sangat menarik, karena dimana ada keterlibatan masyarakat dalam pelayanan publik khususnya dalam bidang kesehatan.

Sally sendiri mengapresiasi hasil riset IDFoS di puskesmas-puskesmas. Serta, mengapresiasi Dinas Kesehatan yang juga mendorong puskesmas-puskesamas untuk akreditasi.

”Saat ini akreditasi di puskesmas menjadi kendala yang rumit, karena banyak dokumen yang harus dipersiapkan. Sehingga hal tersebut dijadikan alasan untuk  menunda proses akreditasi,” tambahnya.

Masyarakat, lanjut dia, lebih memilih rumah sakit untuk berobat. Padahal, puskesmas merupakan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang ada di lingkup masyarakat.

Karena masyarakat beranggapan di rumah sakit pelayanannya lebih lengkap, cepat sembuh karena ada spesialis dan lain lain. Sehingga kalau sakit lebih memilih untuk berobat kerumah sakit.

Untuk itu, puskesmas perlu didorong kembali untuk melakukan akreditasi. karena perguruan tinggi saja yang akreditasi lebih dipilih oleh masyarakat. ”Kalau puskesmas punya standart pelayanan yang baik maka masyarakat akan memilih puskesmas, dan itu juga dapat mengurangi overload yang terjadi di rumah sakit,” jelasnya.

Dalam paparan lanjutanya, Sally mengatakan, DPRD memiliki tiga fungsi yaitu pengawasan, penganggaran, dan controlling. Dalam fungsi pengawasan itu DPRD bekerja sama dengan masyarakat, contohnya dalam membuat aduan. Karena kendala di lembaga DPRD yaitu belum punya sebuah mekanisme sebuah sistem untuk menyerap aspirasi  masyarakat.

Kemudian, dari tingkat kebijakan DPRD melakukan partisipasi aktif, masyarakat diikut sertakan secara aktif dalam menyusun kebijakan, tidak hanya terlibat menyusun bahkan dalam perencanaannya masyarakat juga terlibat.

DPRD dalam membuat perda (peraturan daerah) dari proses penggodokan naskah maupun pengusulan itu sangat terbuka untuk masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat dibutuhkan kehadirannya untuk ikut serta meningkatkan layanan publik.

Masih menurut Sally, DPRD memberi dukungan penuh terkait kesehatan, terkait dengan fungsi kedua yaitu menganggarkan. Dari tahun ketahun mengajukan budget untuk puskesmas, untuk obat-obatan, untuk peningkatan sumber daya manusia dan untuk peningkatan kapisitas tenaga kesehatan.

Sally memberikan apresiasi kepada IDFoS karena telah melakukan penelitian sebagai supporting data. Dengan adanya sinergi multipihak diharapkan cita-cita dari Dinas Kesehatan Bojonegoro untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersih dapat tercapai. “Membantu tidak harus berupa uang namun bisa tenaga dan ilmu,” imbuhnya.

Komisi C juga berkomitmen siap memberikan dukungan apabila dibentuk forum bersama tingkat kabupaten untuk mendorong supporting system agar masyarakat aktif dalam sektor perbaikan layanan kesehatan. (ika/yok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

IDFoS Indonesia © 2016 Frontier Theme
%d bloggers like this: