Diskusi Pentingnya Partisipasi Multipihak

BOJONEGORO – IDFoS Indonesia kembali menyelenggarakan kegiatan reguler Diskusi Reboan pada Rabu (10/7/2016) di ruang pertemuan IDFoS Indonesia, Jl. Sersan Mulyono 35 Bojonegoro.Diskusi Reboan

Diskusi yang dilaksanakan setiap dua minggu sekali tersebut mengambil tajuk “Pentingnya Partisipasi Multipihak dalam Merumuskan Kebijakan”. Tema ini diambil untuk menjawab permasalahan strategis di Bojonegoro dengan tergabungnya Kota Ledre bersama 15 kota di dunia dalam Open Government Partnership.

Hadir sebagai keynote speaker dalam diskusi kali ini adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, Kusnandaka Tjatur W. Diskusi Reboan diikuti oleh kurang lebih 25 peserta dari satker terkait, organisasi masyarakat sipil (OMS), organisasi intra, dan ektra kampus di Bojonegoro.

Dimulai pukul 09.50 WIB, acara dibuka oleh moderator Ahmad Muhajirin, dilanjutkan oleh pemaparan keterbukaan informasi sebagai salah satu landasan implementasi OGP di Bojonegoro yang disampaikan oleh Kusnandakan Tjatur.

Dalam paparannya, pria yang pernah menjabat Plt. Sekda tersebut menjelaskan asal muasal Bojonegoro dapat menjadi bagian dari 15 kota di dunia yang tergabung dalam Open Government Partnership (OGP).

Dia mengungkapkan, sejak tahun 2008, Bojonegoro yang berangkat dari berbagai permasalahan seperti  kemiskinan, kekeringan tanah gerak, dan banjir, harus menerapkan sistem pemerintahan terbuka untuk kembali membangun trust masyarakat.

“Sejak tahun 2008 dengan berbagai permasalahan yang ada di Bojonegoro kita bangkit. Dari situ kita yakin bahwa bojonegoro harus menerapkan sistem pemerintahan yang terbuka dengan mengedepankan tranparansi untuk mambangun kembali trust di masyarakat,” tuturnya.

Berbagai sarana keterbukaan informasi telah dilakukan Pemkab Bojonegoro untuk melakukan upaya keterbukaan. Seperti, mengadakan dialog public yang dilaksanakan setiap hari Jumat, membuka saluran pengaduan, aspirasi, dan permintaan informasi melalui aplikasi UKP4 SIAP dan LAPOR, serta melakukan monitoring berbasis TI dengan SKPD.

“Praktek inilah yang diceritakan ke Bappenas dan OECD, bahwa keterbukaan yang dilakukan Bojonegoro mudah, dan ini yang menarik perhatian dunia,” tandasnya.

Sementara itu keynote Speaker kedua, dari IDFoS, Joko H. Purnomo menyampaikan perlu dilakukan transformasi dalam pelayanan publik dengan diterapkannya pemerintahan yang terbuka di Bojonegoro.

“Ada 4 nilai dalam implementasi ODG, yakni transparansi, akuntabel dan partisipatif serta inovatif. Kami sebenarnya ingin mendorong apakah prinsip dan nilai OGP bisa tepat ditransformasikan dalam pelayanan publik,” katanya.

Jika nilai-nilai tersebut diambil dan diterapkan menjadi kebijakan, seharusnya tata kelola manajemen pelayanan publik akan berubah, dari pemerintahan tertutup kemudian terbuka. ”Kebijakan yang melibatkan rakyat harus diikuti perubahan manajemen pelayanan tidak mungkin menggunakan manajemen yang lama,” terangnya.

Pria yang juga bendahara IDFoS Indonesia tersebut juga menambahkan, dari 4 nilai yang menjadi landasan OGP, 3 nilai yakni transparansi, akuntabel dan inovatif sudah lumayan baik dilakukan di Bojonegoro.

“Transparansi sudah lumayan baik, akuntabel dan inovatif juga sudah lumayan. Hanya partisipasi ini yang masih rendah. Dan ini yang perlu kita dorong bagaimana mengakomodasi publik yang sebelumnya tertutup menjadi bagian yang ikut menentukan bagaimana kebijakan di daerah,” tegasnya.

Diskusi berakhir pada pukul 12.00 WIB. Dan menurut rencana akan dilakukan diskusi lanjutan untuk menindaklanjuti tema Pentingnya Partisipasi Multipihak dalam Merumuskan Kebijakan ini. (iwd/yok)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

IDFoS Indonesia © 2016 Frontier Theme
%d bloggers like this: